LP2MUINDATOKARAMA.ac.id | Palu, 9/9 (UIN-DK) -Komitmen Kementerian Agama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kembali membuahkan hasil. Untuk kesembilan kalinya secara beruntun sejak 2016, Laporan Keuangan Kemenag kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cermin konsistensi tata kelola yang bersih dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.
Opini WTP disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025 atas LKKA per 31 Desember 2024. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun penjelasan rinci atas angka-angka keuangan telah tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKKA.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa raihan WTP ke-9 tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian teknis, tetapi harus menjadi pemicu semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih nyata dan bermakna bagi masyarakat.
“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat. Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” tegas Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Ia juga menekankan pentingnya empati dalam merancang program. “Pikirkan dan laksanakan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar program mercusuar,” tambahnya.
Terkait hal itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Profesor Lukman Thahir mengemukakan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Kementerian Agama menjadi penyemangat untuk terus berbenah meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi yang dipimpinnya, di dalamnya termasuk tata kelola keuangan.
“Kami terus berbenah, bahkan kita ingin ke depan perguruan tinggi ini memiliki standarisasi yang diakui internasional termasuk di dalamnya tata kelola pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara,” ucap Profesor Lukman Thahir, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa.
Pernyataan Rektor Profesor Lukman Thahir seiring dengan Kementerian Agama Republik Indonesia meraih WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Predikat WTP menjadi motivasi bagi UIN Datokarama untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini seiring dengan langkah UIN Datokarama menuju perguruan tinggi tersertifikasi internasional atau ISO.
Ia menyebutkan beberapa area yang akan menjadi fokus utama, termasuk optimalisasi sistem informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan dan administrasi, serta penguatan pengawasan internal.
“Pencapaian ini harus menjadi dorongan bagi seluruh jajaran di UIN Datokarama untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam hal tata kelola kelembagaan.
Rektor memastikan bahwa, ke depan program – program kegiatan harus sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan program prioritas Kementerian Agama di antaranya yaitu memberikan pelayanan yang lebih nyata dan bermakna bagi masyarakat.
“Asta Protas Kemenag kami tindaklanjuti dalam program – program konkret yang sejalan dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ungkap Demikian Profesor Lukman Thahir.***
*Sumber: Humas Kemenag RI/Humas UIN Datokarama*
